halangan pembinaan pusat sukan

Hasil Sidang Pertama PPKI 18 Agustus 1945
Pengesahan UUD 1945
Sidang PPKI pertama dilaksanakan di sebuah Gedung Cuo Sangi In di Jalan Pejambon. Pada rapat ini Soekarno-Hatta meminta sejumlah tokoh untuk merevisi ulang kembali piagam Jakarta, khusunya pada kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” . Hal tersebut memicu rasa keberatan bagi pemeluk agama lain ( selain agama Islam). Akhirnya setelah melakukan perundingan yang dilakukan kurang lebih selama 15 menit yang dipimpin oleh Bung Hatta semua tokoh mencapai kesepakatan untuk merubahnyamenjadi “ Ketuhanan Yang Maha Esa”. sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden .
Penetapan Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden diusulkan oleh Otto Iskandardinata secara
aklamasi . Nasional
Pembentukan Komite Nasional ditujukan untuk membantu tugas presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat belum terbentuk.
Sidang PPKI Kedua Tanggal 19 Agustus 1945
Setelah sebelumnya PPKI melakukan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang keduanya pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada sidang ke dua ini terdapat 3 hal yang dibahas serta dihasilkan pada akhir persidangan. Untuk lebih jelasnya simak yang dibawah ini.
Hasil Sidang PPKI Kedua Tanggal 19 Agustus 1945
1) Dibaginya wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi meliputi wilayah Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur yang segaligus telah ditetapkan juga pada sidang kedua ini.
Berikut di bawah ini rincian setiap wilayah provinsi dan gubernur yang ditetapkan sebagai pemimpinnya.
1. Sumatra dengan Teuku Mohammad Hassan sebagai gubernurnya.
2. Jawa Barat dengan Sutarjo Kartohadikusumo sebagai gubernurnya.
3. Jawa Tengah dengan R. Panji Suroso sebagai gubernurnya.
4. Jawa Timur dengan R.A Suryo sebagai gubernurnya .
5. Sunda Kecil dengan Mr. I Gusti Ketut Puja Suroso sebagai gubernurnya.
6. Maluku dengan Mr. J. Latuharhary sebagai gubernurnya.
7. Sulawesi dengan Dr.G.S.S.J. Ratulangi sebagai gubernurnya.
8. Kalimantan dengan Ir. Pangeran Mohammad Nor sebagai gubernurnya.
2) Pembentukan Komite Nasional (daerah).
3) Menetapkan 12 Kementrian Kabinet Dalam Lingkungan Pemerintahan.
Pada sidang PPKI yang Kedua ini juga telah disepakati pembentukan 12 kementrian sebagai berikut.
1. Departemen dalam negeri : RRA Wiranata Kusumah
2. Departemen luar negeri : Mr. Achmad Soebardjo
3. Departemen kehakiman : Prof. Dr. Mr Soepomo
4. Departemen pengajaran : Ki Hajar Dewantoro
5. Departemen pekerjaan umum : Abukusno Cokrosuyoso
6. Departemen perhubungan : Abikusno Comrisuyoso
7. Departemen keuangan : AA maramis
8. Departemen Kemakmuran : Ir. Surachman
9. Departemen kesehatan : dr. Buntaran Martoatmojo
10. Departemen sosial : Mr. Iwa Kusuma Sumantri
11. Departemen keamanan rakyat : Supriyadi
12. Departemen Penerangan : Mr. Amir syamsudin
Setelah menentukan pembentukan ke-12 kementrian rapat dilanjutkan dengan kembali membahas masalah kebangsaan. Sebagai Berikut.
• Panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata memasukan urusan kepolisian kedalam Departemen Dalam Negeri.
• Presiden Ir.Soekarno menunjuk Otto Iskandardinata, Abdul Kadir, dan Kasman Singodimejo untuk mempersiapkan pembentukan tentara kebangsaan dan kepolisian negara.